Berhati-hatilah ketika membeli tanah. Pastikan tanah yang dibeli tidak sedang menjadi objek sengketa. Jika tidak hati-hati, Anda dapat mengalami kerugian ganda: kehilangan uang pembayaran sekaligus kehilangan hak milik atas tanah yang di depan mata. Tidak sedikit putusan pengadilan yang mementahkan perlawanan salah satu pihak. Tidak sedikit pula putusan pengadilan yang gagal dieksekusi karena ada perlawanan dari pihak ketiga.
Asesmen awal yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeiP) mengenai “Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia” menunjukkan penundaan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ditunda lantaran adanya perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet). Pasal 195 HIR memang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi atas dasar adanya hak milik, dalam arti objek eksekusi merupakan milik pihak yang mengajukan perlawanan. Perlawanan pihak ketiga tersebut harus diperiksa dengan saksama dan teliti. (Baca juga: Perkembangan Norma Derden Verzet)
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung, Bambang Myanto, mengungkapkan pada akhir 2023 tercatat 11.697 perkara tunggakan permohonan eksekusi yang masih belum dijalankan. Pada 2024 masuk 3.799 perkara eksekusi, dan berhasil diselesaikan sebanyak 15.505. Jadi, hingga akhir Desember 2024, masih ada 4.991 perkara eksekusi yang ditangani pengadilan. Menurut Myanto, salah satu penyebab lambatnya proses eksekusi adalah adanya perlawanan. (Baca juga: Menakar Solusi Atasi Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan)
Perlawanan dapat diajukan terhadap putusan verstek. Pihak ketiga juga dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, yang disebut pertama merupakan upaya hukum biasa dan dapat menunda eksekusi. Sedangkan perlawanan yang disebut terakhir merupakan upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menunda eksekusi. Artinya, meskipun ada perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial, eksekusi tetap dapat dijalankan (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 2009: 142).

























