Eksekusi Putusan Perdata yang Bermasalah dengan Kewenangan Pejabat TUN

Eksekusi Putusan Perdata yang Bermasalah dengan Kewenangan Pejabat TUN

Normand Edwin Elnizar
Pejabat TUN dalam hal ini Kementerian Hukum ikut berperan menjadi eksekutor putusan keperdataan dan putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan badan usaha.
Eksekusi Putusan Perdata yang Bermasalah dengan Kewenangan Pejabat TUN
Hukumonline

“Pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia mempunyai hambatan mendasar yang dikelompokkan menjadi tiga isu utama,” demikian kesimpulan laporan riset Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang diterbitkan lebih dari lima tahun lalu berjudul Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia. Tiga isu utama itu adalah (a) minimnya dukungan legislatif dan eksekutif dalam menjamin dan memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi sebagai bagian dari penegakan hukum perdata; (b) peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung terlaksananya eksekusi secara efektif dan efisien; dan (c) lemahnya kompetensi juru sita dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di lapangan. Laporan ini dipublikasikan September 2019 lengkap dengan segala rekomendasinya.

Penelusuran Hukumonline menemukan belum ada tindak lanjut berarti sampai dengan digelarnya Seminar Nasional Hukumonline 2025 berjudul “Kemenangan di Atas Kertas: Membedah Tantangan Eksekusi Putusan Perdata dan Dampaknya Terhadap Iklim Investasi di Indonesia” akhir Agustus (27/8/2025) lalu.

Bambang Myanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Badilum MA) sebagai salah satu narasumber seminar mengungkap data bahwa ada tunggakan 11.697 eksekusi putusan perdata dan hak tanggungan pada akhir tahun 2023. Angka ini belum diperbarui hingga tahun 2025. Sejumlah hambatan masih diakui terjadi.

...ada tunggakan 11.697 eksekusi putusan perdata dan hak tanggungan pada akhir tahun 2023

Setidaknya Bambang menyebut sepuluh penghambat eksekusi putusan perdata mulai dari prosedur yang panjang dan birokratis dalam hukum acara perdata; perlawanan dari termohon eksekusi/pihak ketiga intervensi eksternal termasuk tekanan publik; kendala teknis dalam melakukan eksekusi riil terhadap barang bergerak; pengamanan pelaksanaan eksekusi (keterbatasan dukungan pengamanan); pemohon tidak menindak lanjuti permohonan; permasalahan biaya (termohon belum membayar biaya eksekusi); objek eksekusi tidak jelas/bermasalah; putusan non-executable, hingga masalah komitmen pimpinan pengadilan.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info