Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbarui beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP) mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap wajib pajak.
Sanksi administrasi pajak diatur dalam Pasal 7 UU KUP yaitu pemberian sanksi terhadap kelalaian penyampaian surat pemberitahuan berupa denda dengan nominal yang bervariasi. Sementara Pasal 38 dan 39 UU KUP mengancam beberapa bentuk kelalaian wajib pajak dengan sanksi pidana: dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; tidak menyampaikan SPT; menyampaikan SPT yang isinya tidak lengkap atau tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara.
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma dkk. dalam laporan risetnya berjudul Dualisme Pengaturan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan (2025) mengidentifikasi ada dua problem utama penerapan sanksi administrasi dan pidana dalam UU KUP sebagaimana diatur di atas.
Pertama, pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana dilakukan secara bersamaan dengan adanya dalih atau alasan pengenaan sanksi “merugikan pendapatan negara” sebagaimana dalam UU KUP. Konteks frasa tersebut tidak secara detail diatur dalam UU KUP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini karena tidak terdapat parameter bagaimana kerugian negara dalam perspektif pelanggaran hukum pajak.
