Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU Pokok Agraria) mengatur tata cara memperoleh hak kepemilikan atas tanah. Prosedur pendaftaran tanah dilakukan dengan cara pengajuan permohonan hak kepada negara lewat Badan Pertanahan Negara (BPM) yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
Untuk meningkatkan kepastian hukum, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021) yang melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997). Tahap akhir dari proses pendaftaran ini adalah diterbitkannya sertifikat hak sebagai bukti kepemilikan resmi dan berkekuatan hukum.
Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) PP 18/2021 yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkesinambungan terhadap bidang-bidang tanah maupun satuan rumah susun. Ujung dari aktivitas ini adalah pemberian surat bukti hak bagi bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah ada haknya.
Pasal 13 ayat (3) PP 18/2021 juga menyatakan bahwa salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agararia disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak.
