Pada akhir November tahun 2024 lalu, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan Putusan Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Putusan kasasi ini mengabulkan permohonan Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly bin Eka Rasja Putra Said. Kedua pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura dan merupakan ahli waris dari Eka Rasja Putra Said selaku pemegang saham PT Krama Yudha.
Upaya hukum kasasi ditempuh Rozita selaku istri pewaris dan Ery selaku anak pewaris atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) yang menjatuhkan pailit terhadap keduanya. Mulanya, Rozita dan Ery, serta Hesti Nurmalasari juga selaku istri pewaris diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat alias Arsjad Rasjid, Said Perdana bin Abu Bakar Said, Indra P. Said, dan Daud Kai Rizal pada 2023 silam dengan total tagihan kurang lebih Rp701,79 miliar. Tagihan itu berasal dari perjanjian Akta Nomor 78 yang ditandatangani oleh Sjarnoebi Said (almarhum) selaku ayah Eka Rasja Putra Said atau kakek Ery dengan orang tua para termohon kasasi (dahulu pemohon PKPU) mengenai pemberian bonus.
Setelah putusan PKPU Sementara, rapat kreditur pun digelar. Berdasarkan verifikasi tagihan yang dilakukan oleh Pengurus, jumlah yang diakui oleh Pengurus sebesar Rp541,462 miliar. Hesti Nurmalasari mengakui tagihan tersebut, sementara Rozita dan Ery menolak dengan alasan data yang tidak lengkap. Atas keberatan itu, Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Isinya mengabulkan bantahan Rozita dan Ery. Para pemohon pun mengajukan banding yang dikabulkan sehingga Rozita, Ery, dan Hesti akhirnya dinyatakan PKPU Tetap.
Setelah melewati rapat kreditur yang cukup alot, akhirnya majelis hakim memutuskan revisi total tagihan menjadi Rp132,95 miliar setelah dikurangi total utang pewaris. Lagi-lagi, putusan itu ditolak pemohon. Hingga waktu PKPU berakhir dan belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, para termohon/para debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Segala akibat hukum sesuai Pasal 230 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) berlaku dengan Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

























