Berjarak lebih dari dua ribu delapan ratus kilometer dari Yogyakarta, nama Bireuen muncul dan disebut dalam pengantar kuliah internasional di kota gudeg itu pada 28 Oktober lalu. Kuliah tamu di Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu diisi oleh Albertjan Tollenaar, Guru Besar University of Groningen, Belanda. Ia memaparkan satu isu yang selama ini menjadi topik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan: peraturan kebijakan.
Peraturan kebijakan lazim disebut beleidsregel dalam literatur Belanda atau policy rules dalam literatur berbahasa Inggris. (Lihat van den End. Juridisch Lexicon Nederlands-Engels. 1995: 85). Di Indonesia, ada yang mempergunakan istilah peraturan kebijaksanaan, misalnya Indroharto. Peraturan kebijaksanaan, menurut mantan hakim agung ini, merupakan keputusan tata usaha negara berdasar wewenang pemerintahan yang bersifat diskresioner.
“Topik ini penting karena semakin sering dipergunakan pemerintah dalam menjalankan birokrasi,” kata Ketua Departemen HAN Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Richo A. Wibowo. Peraturan kebijakan, ia melanjutkan, berdampak pada banyak aspek kehidupan warga baik dalam masalah pembayaran maupun kebebasan sebagaimana pernah dirasakan saat Covid-19 melanda Indonesia. Pada masa itu, kebebasan warga dibatasi melalui serangkaian peraturan kebijakan berbentuk Surat Edaran. (Baca juga: Dari Protokol Hingga Imbauan: Kenali Aneka Jenis Beleidsregel Terkait Covid-19)
Surat Edaran (circulaire) adalah contoh peraturan yang sering dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nama Bireuen yang disebut dalam pengantar kuliah internasional itu berkaitan dengan Surat Edaran Pj. Bupati Bireuen Nomor 451/199/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Larangan Pelaksanaan Live Musik dalam Kabupaten Bireuen. Ada sebelas poin yang harus dipedomani oleh masyarakat dalam melaksanakan live music di wilayah Kabupaten Bireuen. Salah satunya penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi. Surat Edaran (SE) ini sebenarnya tak melarang bermusik sama sekali, tetapi memberikan sejumlah pedoman yang harus diikuti, termasuk jenis alat musik yang tidak diperkenankan. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadah dan ketertiban umum.
