Berkembangnya teknologi menyebabkan kejahatan juga semakin berkembang. Bukan saja cara dan bentuk, tetapi juga peralatan yang dipergunakan. Perkembangan teknologi memungkinkan orang menggunakan beragam perangkat yang sudah ada untuk melakukan penipuan seperti pemalsuan.
Dalam kasus pemalsuan, banyak dokumen yang kini kerap dipalsukan. Mulai dari surat wasiat, akta, kontrak, akta jual beli, cek, dokumen pribadi lain seperti kartu tanda pengenal (KTP), dokumen keuangan seperti buku tabungan, hingga dokumen hukum.
Fenomena tersebut menyebabkan kepolisian di berbagai negara, termasuk di Indonesia, melibatkan ahli grafonomi untuk memecahkan kasus-kasus pemalsuan, seperti pemalsuan tulisan dan tanda tangan. Ketika ditemukan indikasi pemalsuan dalam sebuah dokumen, seseorang dapat mengunjungi kantor polisi. Di kepolisian ada laboratorium khusus yang disebut laboratorium forensik.
Tidak hanya kepolisian, ada juga laboratorium forensik yang dikelola oleh swasta. Keduanya memberikan layanan untuk tujuan yang forensik, bedanya hanya pada kepemilikan dan prosedur layanan. Laboratorium forensik milik Polri (labfor Polri) bersifat resmi atau milik pemerintah. Akses penggunaan layanan di labfor Polri membutuhkan perantara dari penyidik. Artinya pengguna harus membuat laporan polisi terlebih dahulu sebagai indikasi adanya suatu tindak pidana.

























