Perhatian publik pada Senin (17/11/2025) tertuju pada sidang pemeriksaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta. Dalam persidangan sengketa informasi tersebut, anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn terlihat mencecar pejabat PPID KPU Surakarta untuk pengakuan bahwa dokumen pencalonan mantan Presiden Joko Widodo telah dimusnahkan. Alasannya karena dianggap melewati masa retensi.
Pejabat PPID KPU Surakarta, dalam keterangannya di hadapan sidang KIP menjelaskan bahwa pemusnahan dokumen tersebut dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 17/2023). Isinya mengatur bahwa arsip pencalonan bersifat tidak permanen dengan masa penyimpanan satu tahun aktif dan dua tahun inaktif.
Rospita Vici Paulyn merespons keterangan ini dengan menyebutkan bahwa dasar hukum penyimpanan arsip tidak hanya PKPU tersebut. Ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Menurut Rospita, UU Kearsipan menetapkan retensi minimal lima tahun bagi arsip yang memiliki potensi sengketa.
Rospita yang dalam pemeriksaan perkara ini duduk sebagai Ketua Majelis mengingatkan bahwa tidak ada aturan umum pemusnahan arsip negara dengan retensi di bawah lima tahun. Apalagi untuk dokumen pencalonan pejabat publik yang memiliki konsekuensi hukum jangka panjang. Ia menegaskan bahwa dokumen pencalonan kepala daerah merupakan arsip negara yang tidak boleh dimusnahkan selama berpotensi disengketakan.
