Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo belum lama ini menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan tugas anggota kepolisian di luar struktur organisasi Polri. Perpol ini terbit tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melarang Polri untuk menjabati posisi sipil.
Perpol Nomor Tahun 2025 mengatur bahwa anggota Polri dapat ditugaskan pada jabatan di dalam maupun luar negeri. Menurut beleid ini, tidak kurang dari 17 kementerian/lembaga dapat diisi oleh anggota aktif polisi.
Masing-masing kementerian dimaksud adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Hukum; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Sementara itu lembaga yang dapat diisi anggota Polri aktif adalah Lembaga Ketahanan Nasional; Otoritas Jasa Keuangan; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Badan Narkotika Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Badan Intelijen Negara; Badan Siber Sandi Negara; dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

























