Salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum ketika melakukan penyidikan tindak pidana adalah memahami cara kerja teknologi. Sebut misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi blockchain. Apakah analisis software atau analisis blockchain sudah dapat diterima sebagai alat bukti oleh pengadilan di Indonesia? Bagaimanapun, bahasa mesin belum tentu dapat dipahami oleh setiap aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan atau penuntutan.
Pertanyaan tersebut diajukan penguji kepada Juwita Patty Pasaribu, pada 24 Desember 2025 lalu di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Saat itu, Juwita sedang mempertahankan secara terbuka disertasinya mengenai teknologi blockchain dan pertanggungjawaban pidana. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Lampung itu memang lulus dengan sangat memuaskan, dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan seorang tim penguji. “Teknologi tidak bersalah,” ujarnya.
Pekerjaan atau tugas-tugas aparat penegak hukum tidak boleh terhambat oleh teknologi yang sudah berkembang, sebaliknya harus responsif. Demikian pula analisis software dalam pembuktian yang berkaitan dengan teknologi blockchain. Memang, Juwita mengakui, ada kelemahan regulasi dan pengakuan blockchain sebagai alat bukti formal dalam perkara pidana masih menghadapi tantangan, tetapi arah perkembangan hukum acara pidana sudah jelas. “Dapat dijadikan alat bukti,” tegasnya. (Baca juga: Raih Gelar Doktor FHUI, Juwita Patty Pasaribu Ulas Penggunaan Kripto Berbasis Blockchain)
Pandangan Juwita tidak lepas dari temuannya atas beberapa putusan pengadilan di Indonesia, yang menunjukkan kecenderungan awal menerima bukti digital sebagai bagian dari proses pembuktian. Dalam perkara yang berkaitan dengan cyber fraud, illegal crypto trading, atau ransomware, pengadilan telah mengakui bukti digital seperti tangkapan layer transaksi, catatan wallet, dan riwayat chat sebagai penguat alat bukti utama. Persoalannya, kata Juwita, belum ada pedoman yudisial yang memuat standar pembuktian digital. “Belum ada standardisasi prosedur penyitaan, pembekuan, perampasan aset kripto serta standarisasi bukti blockchain,” jelasnya.
