Ada banyak “perangkap” yang dapat menjerat seseorang dikualifikasi melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang terkait dengan kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, bahkan ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang telah lama menarik perhatian dan menjadi diskursus di ruang publik adalah korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara.
Korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor). Banyak sekali penyelenggara negara yang terseret kasus korupsi terkait kerugian keuangan negara. Pada 2024, tidak kurang dari 61 pejabat eselon di pemerintahan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada juga 16 anggota DPR/DPRD, 5 orang gubernur, dan 8 orang bupati/walikota.
Beberapa kali dimohonkan uji ke Mahkamah Konstitusi, sebagian isi dari kedua pasal itu akhirnya tumbang di tangan pembentuk undang-undang. KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan ini bukan berarti pelaku tindak pidana korupsi tidak akan diadili. Sebab, KUHP Nasional telah membuat rumusan baru dalam Pasal 603 dan Pasal 604 yang tetap dapat menjerat orang yang perbuatannya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik karena perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, maupun perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya.
Ahli hukum pidana Erdianto Effendi menyoroti kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara tetapi pelaku tidak menerima dan menikmati hasil tindak pidana korupsi. Dia mengatakan rasa keadilan publik kerap terusik manakala ada penyelenggara negara atau aparatur sipil negara tetap diproses hukum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) meskipun yang bersangkutan tidak menerima atau menikmati hasil tindak pidana tersebut. Tuduhan korupsi tetap dibawa ke pengadilan, yang dijatuhi hukuman karena sistem hukum yang ada saat ini mengkualifikasi perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagai perbuatan korupsi.
