Harus diakui geografis Indonesia adalah wilayah rawan bencana alam. Dalam setahun terakhir saja sudah terjadi bencana ekologis di beberapa wilayah. Hampir setiap bencana ekologis menelan baik korban jiwa maupun harta benda, sekaligus menyisakan kerusakan lingkungan. Saat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tahun lalu, tercatat banyak korban yang kehilangan tempat tinggal, bahkan lahan tanah tergerus oleh aliran air atau lumpur.
Aarce Tehupeiory, Ketua Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK-HASA), menjelaskan masalah hukum agraria yang muncul usai bencana alam semacam itu. Dalam webinar nasional berjudul “Rekonstruksi hak Kepemilikan Tanah Pasca Bencana Banjir di Sumatera” 9 Februari 2026, ini menilai bencana banjir bandang yang melanda Sumatera berdampak signifikan terhadap kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Sebabnya karena hilangnya batas tanah dan dokumen kepemilikan tanah.
Guru Besar Hukum Agraria dan Pertanahan ini memaparkan ada 40.000 ha sawah yang hilang akibat banjir bandang di Sumatera November 2025 lalu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memberikan pernyataan resmi bahwa 98.000 ha sawah/pertanian rusak atau terendam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Dari total tersebut, Aceh merupakan provinsi paling terdampak, dengan luas sawah/perkebunan terdampak sebanyak 54.233 ha, disusul Sumut 37.318 ha dan Sumbar 6.451 ha. Aarce menegaskan, tanpa ada kepastian hukum, pemulihan korban setelah bencana mustahil bisa dijalankan secara adil.
Menanggapi hal tersebut, Arinaldi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Aceh dalam webinar yang sama mengonfirmasi persoalan tanah yang luas dan beragam akibat banjir bandang. Mulai dari tanah yang musnah, tanah yang tertimbun, patok/tanda batas tanah hilang, hingga adanya tanah timbul yang nantinya menjadi tanah negara.

























