Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) menandai perubahan penting dalam konstruksi prosedur pemidanaan di Indonesia. Salah satu hal yang kerap menjadi diskusi adalah tentang hilangnya unsur “keyakinan hakim” dalam menjatuhkan putusan pidana.
Unsur keyakinan hakim sebelumnya disebut dalam Pasal 183 KUHAP lama yang disandingkan senafas dengan frasa minimal dua alat bukti: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pasal ini begitu krusial sebelum berlakunya KUHAP baru karena menjadi dasar hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Eliyas Eko Setyo dalam ulasan tertulisnya berjudul Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) dalam Pasal 235 KUHAP Baru menyebutkan substansi Pasal 183 KUHAP lama menjadikan hukum acara pidana lama menerapkan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk). Dalam hal ini pembuktian bergantung pada keyakinan atau subyektifitas hakim yang dilandaskan oleh minimal dua alat bukti.
Dalam praktik hukum acara pidana sebelumnya, keyakinan hakim saat memutus sebuah perkara harus mencapai level tidak ada hal yang membuat suatu fakta menjadi meragukan (beyond reasonable doubt). Implementasi tentang hal ini kerap menjadi diskusi. Salah satunya dalam contoh kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tentang putusan Jessica Kumala Wongso pada kasus Es Kopi Sianida.
