Sejumlah Jerat Hukum Pemenuhan Gizi MBG

Sejumlah Jerat Hukum Pemenuhan Gizi MBG

Siska Trisia
SPPG yang nakal dan tak taat aturan dapat dijatuhi sanksi mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, hingga diproses secara pidana.
Sejumlah Jerat Hukum Pemenuhan Gizi MBG
Hukumonline

Media sosial dihebohkan dengan adanya surat kesepakatan yang dikeluarkan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tangerang Selatan yang mengharuskan orang tua/wali murid untuk merahasiakan adanya keracunan yang menimpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isinya antara lain, “…demi kelangsungan program ke depan, pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait kejadian luar biasa dalam MBG (seperti keracunan dan ketidaklengkapan paket), dan murid dan/wali murid dilarang keras untuk mengambil dokumentasi apa pun untuk disebarkan di media sosial”.

Sebenarnya kejadian di atas bukanlah kali pertama. Sejak awal MBG diluncurkan dan fenomena keracunan merebak, surat larangan serupa dari SPPG juga ditemukan di beberapa wilayah. Bahkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah mengeluarkan pernyataan khusus untuk menyikapinya. Dalam pernyataan itu, Kepala ORI DIY, Muflihul Hadi mengatakan, surat larangan dari SPPG semacam itu harus dibatalkan.

Masalah dalam pelaksanaan MBG memang masih sering terjadi dan rutin diberitakan berbagai media massa. Mulai dari menu yang tidak layak konsumsi, aturan hukum yang tidak tepat, hingga kebutuhan anggaran yang terlalu besar tapi tak sebanding dengan manfaatnya. (Baca juga: Menjerat Penyelenggara MBG dengan Regulasi Keamanan Pangan)

Penyempurnaan regulasi dan pengawasan

Sitti Aida Taridala, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam diskusi Fokus Hukum BPHN bertajuk “Penguatan Kerangka Regulasi dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis”, pada 4 Maret 2026 mengamini hal itu. Aida menyebutkan masih banyak tantangan strategis yang harus dihadapi pemerintah dalam menjamin kelancaran program MBG hingga hari ini. Namun demikian, BGN mengklaim program MBG masih layak dilanjutkan karena memiliki tujuan baik.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info