Membagi Harta Bersama Berwujud Digital Kala Bercerai

Membagi Harta Bersama Berwujud Digital Kala Bercerai

Fitri Novia Heriani
Aset digital bernilai ekonomis yang diperoleh dalam masa perkawinan pada dasarnya adalah objek harta bersama.
Membagi Harta Bersama Berwujud Digital Kala Bercerai
Hukumonline

Hukum perkawinan Indonesia mengenal konsep harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun.

Berdasarkan ajaran Islam, harta bersama (harta gono-gini) dilihat dari asal-usulnya. Pakar hukum keluarga Islam, Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia menjelaskan hal ini. Bagi umat Islam di Indonesia, berlaku pembedaan harta suami-istri sebagai berikut: (1) harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri; (2) harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka, dan harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Jadi, yang termasuk ke dalam harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi tidak termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi seperti hadiah dan warisan.

Selanjutnya Pasal 37 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 menerangkan bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan, setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Akibat hukumnya adalah pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami/istri.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info