Belum lama ini, perhatian publik hukum tanah air tertuju pada informasi rencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) baru. Perppu ini rencananya akan mengatur tentang mekanisme pemberantasan tindak pidana ekonomi dan pemulihan perekonomian.
Menurut sebagian pemerhati, rencana Perppu tersebut akan berdampak kepada 18 undang-undang yang dikategorikan perbuatan tindak pidana sektoral soal kerugian perekonomian negara. Beberapa hal yang akan diatur dalam Perppu misalnya mekanisme denda damai untuk penghentian perkara di luar proses pengadilan. Lainnya adalah mekanisme perjanjian penundaan penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA) yang berada dalam kewenangan penuntut umum terhadap korporasi, dengan syarat pemenuhan kewajiban dan perbaikan tata Kelola.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa DPA merupakan mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. DPA diatur dalam Bagian Ketiga KUHAP Pasal 328 ayat (1)—(17).
Rumusan norma tersebut menyebutkan bahwa DPA atau perjanjian penundaan penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana. Sekali lagi seperti disebutkan di atas, DPA dalam KUHAP hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh korporasi.

























