Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar. Sebagaimana diketahui publik, keempatnya terjerat kasus dugaan penghasutan demonstrasi pada Agustus 2025 yang lalu. Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas keempatnya pada Jumat, 6 Maret 2026 yang lalu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengungkapkan kepada wartawan bahwa upaya hukum kasasi atas Delpedro dan kawan-kawan mengacu pada aturan di KUHAP lama. “Terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen, dkk. yang diputus bebas dalam masa pemeriksaan untuk upaya hukum tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” ujar Anang.
Menurut Anang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan dalam Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur bahwa perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan mulai diperiksa sebelum berlakunya KUHAP 2025 tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026), mengingatkan ada asas hukum yang menyatakan jika terjadi perubahan hukum, maka yang diberlakukan adalah hukum yang paling menguntungkan terdakwa.

























