Perlindungan serta pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya, terutama kehutanan, sangat penting untuk masa depan. Pengujian norma hukum undang-undang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu cara yang dapat ditempuh warga negara untuk memperjuangkannya.
Hakim ikut berperan melahirkan kaidah hukum yang berpihak pada lingkungan, baik dengan cara memutus sengketa maupun memutus pengujian suatu norma peraturan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meyakinkan publik bahwa dalam memutus pengujian norma terkait lingkungan, hakim mengacu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbicara tentang hak individu atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) dan (4) mengatur tentang tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Keduanya harus dibaca utuh sebagai satu kesatuan dari environmental constitutionalism. Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Enny dalam Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PUU-XXII/2024 dalam pengujian formal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDAHE) yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 24 April 2026 lalu.
Belum lama ini Putusan MK Nomor 132/PUU-XXII/2024 menolak permohonan untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PUU-XXII/2024 itu adalah hasil gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dkk. terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menjadi satu kesatuan dengan UU KSDAHE. Para pemohon mendalilkan adanya cacat formal sehingga undang-undang revisi UU KSDAHE harus dibatalkan. Mereka menilai sejumlah ketentuan yang ada dalam perubahan UU KSDAHE itu bertentangan dengan prinsip konstitusional. Khususnya dalam hal perlindungan hak masyarakat hukum adat; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; keadilan ekologis; serta jaminan partisipasi publik.

























