Isu perubahan iklim tidak lagi dapat dianggap sepele. Indonesia sudah terikat pada beragam instrumen hukum internasional mengenai perubahan iklim. Indonesia punya kewajiban untuk mengurangi efek rumah kaca. Sejumlah instrumen internasional pun sudah diratifikasi Indonesia. Misalnya United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris yang diratifikasi Indonesia tahun 2016.
Pada saat yang sama, advokasi di dalam negeri tentang pentingnya menormakan perubahan iklim ke dalam suatu undang-undang sudah lama digaungkan. Kelompok masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sudah lama mengadvokasi isu ini (Baca juga: Gugatan Atas Dasar Keadilan Iklim danTren Gugatan soal Perubahan Iklim dan Kepentingan Korporasi)
Kini, advokasi isu perubahan iklim terlihat mulai diseriusi Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR). Opsi yang dipilih adalah Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (RUU PLHPI).
Wiwin Sri Rahyani, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat BK DPR menjelaskan, RUU PLHPI ini akan menggabungkan materi dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan norma-norma perubahan iklim. Penambahan beberapa asas terkait perubahan iklim serta beberapa aspek tentang perubahan iklim (perencanaan, pengendalian dan pengawasan), pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis ekosistem, dan transformasi perizinan lingkungan dan meaningfull participation adalah beberapa contoh yang akan ditambahkan.
