Akibat dari Perjanjian Tanpa Batas Waktu Berakhir

Akibat dari Perjanjian Tanpa Batas Waktu Berakhir

Muhammad Yasin
Penentuan waktu berhubungan erat dengan kepastian hukum dan keadilan hukum. Ketidakjelasan waktu dalam suatu perjanjian berpotensi memantik sengketa.
Akibat dari Perjanjian Tanpa Batas Waktu Berakhir
Hukumonline

Time is money! ‘waktu adalah uang’ Kalimat ini menjadi aforisme yang sangat terasa di hampir semua bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum. Kerap dihubungkan dengan nasihat salah seorang founding fathers Amerika Serikat, Benjamin Franklin, ketika pada 1748 ia menulis esai berjudul Advice to Young Tradesman. Di sana ia menulis “Remember that time is money”.

Asal usul kalimat itu mungkin dapat ditelusuri ke periode yang lebih lama, tetapi kini sudah lazim dipakai. Filosofi di baliknya mengingatkan siapa pun tentang betapa pentingnya waktu. Bagi para praktisi hukum, apalagi yang bergelut dengan litigasi, waktu tidak hanya berkaitan dengan kepastian, tetapi juga upaya memperoleh keadilan. Mereka terikat pada jangka waktu menyampaikan banding atau kasasi. Lewat dari jangka waktu yang ditentukan, ada konsekuensi yuridis yang timbul. Bisa jadi, banding atau kasasi tidak dapat diterima.

Para pembentuk undang-undang juga kerap menentukan jangka waktu untuk memberikan kepastian suatu proses. Misalnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Undang-Undang yang sama menyebutkan setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. (Baca juga: Dasar Hukum, Doktrin, dan Yurisprudensi Pembatalan Putusan Arbitrase Asing)

Aspek prosedural dunia peradilan berkaitan erat dengan jangka waktu tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak kurang dari 144 kali kata “hari” disebutkan. Pasal 37 ayat (2) misalnya menentukan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi harus diserahkan kepada penyidik yang melakukan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak pemeriksaan dilakukan. Penahanan dan perpanjangan penahanan juga terikat pada jangka waktu yang pasti.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info