Ada dua standar periksa paling mendasar dalam hukum perseroan sejak dulu kala, yaitu business judgment dan entire fairness. Pernyataan ini disampaikan Justice of the Delaware Supreme Court, Jack B. Jacobs pada tanggal 2 Desember 2014 di Harvard Law School.
Ia lantas menjelaskan Business Judgment Rule (BJR) atau standar BJR merupakan suatu praduga yang bisa saja dibantah (rebuttable presumption). “Dalam mengambil suatu keputusan bisnis, para direktur suatu perseroan bertindak berdasarkan informasi yang memadai, dengan iktikad baik, dan dengan keyakinan yang jujur bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan,” katanya.
Hakim yang memiliki latar belakang senior counsel itu menyebutkan, satu-satunya pengecualian terjadi apabila keputusan bisnis yang memperoleh peninjauan berdasarkan business judgment tersebut terbukti bersifat irasional seperti merupakan pemborosan aset perusahaan (corporate waste). Ini pun menurutnya suatu keadaan yang belum pernah berhasil dibuktikan dalam perkara mana pun.
Tak hanya itu, Jacobs memaparkan juga bahwa praduga BJR dapat dipatahkan apabila penggugat mampu menunjukkan bahwa para direksi telah melanggar kewajiban fiduciaries, baik kewajiban kehati-hatian (duty of care), kewajiban loyalitas (duty of loyalty), atau bertindak dengan iktikad buruk (bad faith).

























