Hak Privilese Utang Pajak yang Gugur dalam Proses Kepailitan

Hak Privilese Utang Pajak yang Gugur dalam Proses Kepailitan

Fitri Novia Heriani
Hak privilese utang pajak tidak selalu berlaku mutlak dalam praktik. Bisa berdasarkan pertimbangan keadilan atau diskresi Hakim Pengawas.
Hak Privilese Utang Pajak yang Gugur dalam Proses Kepailitan
Hukumonline

Di dalam kepailitan dikenal tiga jenis kreditur. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘Kreditur’ dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.”

Kreditur separatis dan kreditur preferen adalah dua kreditur yang mendapatkan keistimewaan dalam pelunasan utang saat debitur mengalami pailit. Keistimewaan bagi kreditur separatis adalah dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Hak eksekusi separatis dimulai dalam jangka waktu paling lambat dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Hal ini diatur dalam Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam melakukan eksekusi harta pailit debitur, kreditur separatis menjual harta sesuai dengan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU. Harta benda tersebut dijual di muka umum atau melalui lelang umum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kreditur pemegang hak tanggungan berhak melaksanakan hak eksekusinya, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Di sisi lain kreditur preferen mendapatkan pendahuluan pembayaran karena undang-undang. Nah, berkaitan dengan kedudukan kreditur preferen, negara sebagai kreditur preferen atas utang pajak punya rujukan normatif khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali diubah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penjelasan Pasal 21 UU KUP menyebut, “Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi”.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info