Hari terakhir di bulan Juni (30/06/2026) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana sepuluh tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook.
“Menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar Putusan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
Vonis Nadiem itu sebenarnya menyatakan ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Isi dakwaan primer menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 603 KUHP Nasional. Isinya meliputi unsur memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Dakwaan subsiderlah yang berhasil menjerat Nadiem adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 604 KUHP Nasional. Isinya meliputi unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan/sarana dalam jabatan/kedudukan.
Majelis hakim membebaskan Nadiem dari dakwaan primer. Namun, dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim menggunakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengadaan chromebook selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Kesimpulan BPKP menyebutkan bahwa total kerugian negara adalah sebesar Rp1.567.888.662,74 sebagaimana telah dikonfirmasi oleh ahli ketua Tim Audit BPKP dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan.
