Dihadapkan pada tuduhan korupsi gara-gara kredit, pria paruh baya yang pernah memimpin unit sebuah bank pelat merah di Jambi berusaha membangun argumentasi agar lolos. Pun pada akhirnya hakim Pengadilan Negeri menyatakan tuduhan korupsi terbukti, lalu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jambi. Bersama tim kuasa hukum, ia harus membangun dalil-dalil dalam permohonan kasasi. Salah satu pokok bahasannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan.
Argumentasi yang dibangun intinya begini. Sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) berlaku, ada pemisahan yang jelas kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal ke BUMN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembinaan dan pengelolaan penyertaan modal itu didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang baik, good corporate governance. Merujuk pada Pasal 11 UU BUMN, prinsip pengelolaan dimaksud adalah apa yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang saat itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT)
Tak hanya itu, ada Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 mengenai piutang BUMN. Fatwa ini merupakan respons Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Keuangan. Ada enam poin yang ditegaskan dalam fatwa tersebut, salah satunya ditegaskan bahwa piutang BUMN bukanlah piutang negara. Memang, ada pemaknaan tentang keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Pasal 2 huruf g menyebutkan keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sesuai fatwa, ketentuan Pasal 2 huruf g tadi khusus frasa “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena sudah ada UU BUMN.
Terdakwa juga menyebut pandangan ahli hukum bahwa begitu kekayaan negara dipisahkan ke dalam modal BUMN berbentuk Perseroan terbatas, maka sepenuhnya tunduk pada UUPT. Dalam kasus a quo, perbuatan dilakukan dalam lingkup perbankan, subjek pelanggarannya dari kalangan perbankan, objek perbuatan berkaitan dengan bank, dan sarana yang dipakai dalam perbuatan adalah sarana perbankan. Maka, tidak tepat jika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi, apalagi disebut merugikan kekayaan negara.
