Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sejumlah hal baru terkait praperadilan. Salah satunya adalah tentang undue delay atau yang dikenal dengan penundaan penanganan perkara.
Pasal 158 huruf e KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
Norma ini adalah salah satu indikator perubahan paradigma hukum acara pidana Indonesia yaitu fokus pengawasan yudisial yang dulu diarahkan kepada tindakan koersif—penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan—diperluas cakupannya dengan memasukkan tindakan pasif seperti kelambanan atau pembiaran proses yang dapat diuji keabsahannya.
Hakim Pengadilan Negeri Barru, Arif Rachman Nur dalam ulasan tertulisnya untuk Hukumonline berjudul Penundaan Perkara yang Tidak Semestinya Sebagai Perluasan Objek Praperadilan dalam RUU KUHAP menjelaskan, konsep undue delay memiliki hubungan erat dengan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
