Kedudukan Data Pribadi Bernilai Ekonomi dalam Budel Pailit

Kedudukan Data Pribadi Bernilai Ekonomi dalam Budel Pailit

Fitri Novia Heriani
Pusat data sebagai aset bisnis dapat masuk budel pailit, tetapi data pribadi di dalamnya tetap tunduk pada hukum pelindungan data pribadi. Data pribadi tidak bisa diperlakukan sebagai objek kepemilikan bebas yang bisa dilikuidasi begitu saja.
Kedudukan Data Pribadi Bernilai Ekonomi dalam Budel Pailit
Hukumonline

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perusahaan untuk menjadikan data sebagai salah satu sumber daya bernilai strategis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hampir seluruh sektor bisnis seperti perbankan, perdagangan elektronik, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan jasa keuangan, mengumpulkan serta mengelola data pribadi pelanggan sebagai bagian dari operasional perusahaan. Data pribadi tersebut meliputi identitas, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, data kependudukan, informasi transaksi, hingga preferensi konsumen. Pengelolaan data tersebut dilakukan untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan layanan, pemasaran, analisis perilaku konsumen, serta pemenuhan kewajiban hukum yang dibebankan kepada perusahaan sebagai pengendali data pribadi.

Di Indonesia, pengelolaan data pribadi diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Isi Pasal 1 angka 1 UU PDP tersebut menegaskan bahwa data pribadi merupakan data mengenai seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Permasalahan hukum bisa muncul ketika perusahaan yang menguasai dan mengelola data pribadi dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sejak putusan pailit dijatuhkan, kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta debitur beralih kepada kurator. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan data pribadi yang selama ini dikelola oleh perusahaan, mengingat data tersebut berada dalam penguasaan debitur, tetapi pada saat yang sama juga dilindungi oleh rezim hukum pelindungan data pribadi.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena data pribadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset perusahaan pada umumnya. Berbeda dengan tanah, kendaraan, piutang, atau hak kekayaan intelektual yang secara umum dapat dialihkan untuk kepentingan pemberesan harta pailit, data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan hak individu yang penggunaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info