Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 itu diputus bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan Putusan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Nadiem dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Hukuman yang dijatuhkan tak main-main. Nadiem dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda sejumlah Rp1 miliar, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.
Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut istilah doktrin substance over form (substansi mengungguli bentuk) ketika menyorot pembuktian tentang substansi ekonomis dari rangkaian transaksi berupa penerimaan investasi yang dikondisikan masuk dalam kebijakan pengadaan. Majelis hakim menilai pendapat tersebut benar dalam konteks normal hukum korporasi, namun tidak dapat diberlakukan secara mekanis dalam perkara a quo.
Di Indonesia, doktrin substance over form sering dipakai hakim dalam menangani dan memutus sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berdasarkan penelusuran Hukumonline, hakim kerap mengaitkan asas ne bis vexari rule dengan doktrin substance over form. Istilah ini lazim dikenal di dunia akuntansi yang mengandung makna substansi suatu kejadian atau transaksi berada di atas atau mengungguli aspek formalitas atau legalitasnya. (Baca juga: Mengenal Substance Over Form Doctrine dan Mengenal Asas Ne Bis Vexari Rule dalam Sengketa Pajak)
...hakim kerap mengaitkan asas ne bis vexari rule dengan doktrin substance over form
Perkara pajak
Penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada sejumlah putusan Mahkamah Agung (MA) yang relevan sebagai contoh. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/B/PK/PJK/2011 antara Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak vs PT APL. Dalam perkara ini, Dirjen Pajak mendalilkan ada pemberian dividen terselubung karena hubungan istimewa antara PT APL dan pemegang saham sehingga memengaruhi nilai pajak kepada negara. Dalil tersebut dibantah PT APL dengan alasan transaksi yang ada tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga PPh dalam Pasal 26 yang terutang adalah nihil.

























