Akhir-akhir ini marak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Bencana ini seolah menjadi rutinitas tahunan, terlebih saat kemarau berkepanjangan. Awal Agustus lalu, sabana dan lautan pasir Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Pasuruan, Jawa Timur yang terbakar. Kebakaran meluas hingga ratusan hektare hingga menyebabkan penutupan total kawasan wisata tersebut. Terbaru, kawasan padang sabana di Wana Wisata Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur juga turut mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Melalui laman resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga 21 Agustus 2026 sejumlah karhutla terjadi di Indonesia yang pemerintah berusaha menanggulanginya: karhutla terjadi di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; karhutla di wilayah Petak 102 Aren, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso; karhutla di Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar; karhutla di Kabupaten Magetan; dan beberapa kejadian karhutla baru masih muncul di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Tak hanya semak belukar, kebakaran juga terjadi pada taman konservasi dengan material gambut. Banyaknya titik api karhutla yang melanda Indonesia mengakibatkan masyarakat menghirup asap tebal berhari-hari.
Sejauh ini polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka. Hingga tanggal 30 Agustus 2026, sudah ada 89 tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus karhutla yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Para tersangka tersebut terus didalami termasuk menyelidiki ada atau tidaknya keterlibatan korporasi.
Strict liability
Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan, “instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”. Pada ayat (2) pasal yang sama memberikan wewenang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup.
