Insentif Terselubung dalam Regulasi Ikut Melestarikan Karhutla

Insentif Terselubung dalam Regulasi Ikut Melestarikan Karhutla

Siska Trisia
Ada celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempermudah izin konsesi.
Insentif Terselubung dalam Regulasi Ikut Melestarikan Karhutla
Hukumonline

Lonjakan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu belakangan menimbulkan pertanyaan publik: mengapa fenomena ini terus berulang setiap tahunnya? Hingga hari ini belum ada pihak yang ditetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas karhutla. Namun, lembaga pemerhati Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) wilayah Kalimantan Timur merilis siaran pers yang menuding negara melakukan pembiaran terhadap korporasi yang harusnya bertanggung jawab. Alasannya karena karena sebanyak 4.671 titik panas di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah korporasi yang menguasai sejumlah lahan dengan skala besar.

Lebih lanjut, Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Nasional menilai, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebenarnya memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada badan usaha tidak digunakan dengan mengabaikan kewajiban pemegang hak. Namun, hingga saat ini, belum terlihat tindakan signifikan dari Menteri ATR/BPN terkait karhutla. Padahal temuan WALHI sudah mengonfirmasi bahwa dari total 23.307 titik api yang diidentifikasi dari Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 5.540 titik berada di dalam areal kerja perusahaan pemegang HGU.

Bahkan WALHI menegaskan terdapat perusahaan yang mengalami kebakaran berulang, seperti PT GAL, PT PN XIII, PT DLP, PT SML, PT AUS, dan PT TKL. “Artinya Menteri ATR/BPN tidak benar-benar menjalankan aturan yang dibuat sendiri oleh kementeriannya dan pembiaran ini layak menjadi bahan evaluasi atas kinerja Menteri ATR/BPN,” kata WALHI dalam rilisnya.

Terbaru, pada 11 September 2026 WALHI sudah menyerahkan data mengenai 262 korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran kepada Presiden Prabowo. Sebanyak 262 korporasi tersebut terdiri atas pemegang izin HGU Perkebunan yang mayoritasnya merupakan perkebunan kelapa sawit, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info