Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa apabila terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Norma ini menjadi sandaran bagi keadaan baru atau bukti baru (novum) sebagai alasan materiel pengajuan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana. Dalam konteks ini, novumjuga bisa menjadi alasan materiel pengajuan PK kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 318 ayat (6) KUHAP.
Tentang PK kedua, sebagaimana diketahui, KUHAP lama tidak mengatur mekanisme ini secara jelas. Namun, dalam praktiknya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 memberi kemungkinan PK dengan alasan terdapat putusan yang saling bertentangan (conflict van rechtspraak).
Beberapa putusan pengadilan menjadi preseden tentang hal ini. Misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pid/2016 tentang penggunaan surat palsu dalam jual beli sebidang tanah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
