Urusan pengadaan lampu penerangan jalan pernah menyeret Panitia Pengadaan Barang/Jasa jaringan utilitas Kota Jakarta Timur ke dalam sorotan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Empat perusahaan swasta ikut terseret. Pangkal persoalannya terletak pada klausul pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), yang dalam pengadaan barang/jasa merupakan dokumen berisi spesifikasi teknis, aturan administratif, dan prosedur hukum.
Dalam RKS yang disusun Panitia Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur tersebut rupanya tercantum klausul bahwa peserta harus punya kantor perwakilan dan investasi di bidang perlampuan. Syarat dalam RKS ini didasarkan pada pengalaman Panitia Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur pada tahun-tahun sebelumnya, begitu ada komplain atau masalah, mereka susah menghubungi atau berkomunikasi dengan perusahaan asing yang tak punya perwakilan di Indonesia. Alhasil, panitia kerepotan, masyarakat pun dirugikan karena kerusakan lampu jalan tak bisa langsung diperbaiki.
Setelah melakukan pemeriksaan intensif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya memutuskan klausul tentang syarat memiliki kantor perwakilan dan investasi di bidang perlampuan dalam RKS yang disusun Panitia Pengadaan Barang/Jasa jaringan utilitas Kota Jakarta Timur batal demi hukum. Ada beberapa amar lain yang menghukum mereka sebagai terlapor. Panitia melawan dengan cara mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Salah satu poin keberatan Panitia adalah pertimbangan KPPU mengenai klausul tadi dan perintah kepada Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kebutuhan lampu di Dinas dan Suku Dinas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Jaringan Utilitas (SJU) di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Keberatan Panitia ini berujung ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak keberatan dari pemohon untuk seluruhnya. Bagi pemohon keberatan, KPPU telah melampaui tugas dan wewenangnya. KPPU seharusnya menyasar pelaku usaha, bukan panitia pengadaan barang/jasa. Pada intinya, pemohon kasasi berpendapat judex facti salah menerapkan hukum. Tetapi, bagi majelis hakim kasasi, keberatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa jaringan utilitas Kota Jakarta Timur hanya pengulangan karena alasan-alasan tersebut sudah pernah disampaikan. Tidak ada kesalahan menerapkan hukum. Majelis kasasi menyatakan KPPU sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dalam kasus a quo memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Maret 2010).

























