Hampir setiap hari dapat dilihat kegiatan membangun gedung baru, memelihara yang sudah ada, atau menghancurkan bangunan yang sudah ada, baik sebagian atau seluruhnya. Pembangunan suatu gedung dapat berimbas pada gedung di sebelahnya. Apalagi jika aktivitas dimaksud adalah merubuhkan atau menghancurkan suatu bangunan yang sudah lama berdiri. Kegiatan-kegiatan tersebut lazim disebut dengan konstruksi.
Kegiatan jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi bersinggungan dengan hukum ketika pembangunannya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Misalnya saja mengenai kontrak kerja konstruksi. Isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa hubungan kerja berdasarkan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Ketika lahir undang-undang baru yang mencabutnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi), ketentuan senada juga ada.
Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi menegaskan pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah dokumen kontraktual yang mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa. Bentuk kontraknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, tetapi isinya harus memuat hal-hal pokok dalam kontrak pada umumnya, seperti identitas para pihak, detail pekerjaan, hak dan kewajiban, dan pemutusan kontrak, dan penyelesaian sengketa. (Baca juga: Kontrak Jasa Konstruksi Juga Pakai Bahasa Indonesia)
Meskipun bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan, kontraknya tetap tunduk pada hukum kontrak pada umumnya. Di Indonesia, berarti tunduk pada ketentuan dan asas-asas kontrak yang diatur dalam KUH Perdata. Ini juga sejalan dengan pendapat umum bahwa aspek legal kontrak konstruksi di Indonesia bersumber pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Buku III KUH Perdata (N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessha Dasenta Demokracia. Aspek Hukum Jasa Konstruksi, 2021: 107).

























