Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA pada September lalu benar-benar ibarat bola salju, menggelinding semakin membesar. Temuan Ombudsman tentang dugaan kluster mewah yang dihuni warga binaan pemasyarakatan hanya pemantik terbukanya kotak pandora lain. Setelah sidak itu, serangkaian rapat digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), DPR juga mencecar orang-orang yang diduga terlibat.
Kalau saja pihak Lapas tidak menolak kehadiran anggota Ombudsman dan staf pendamping, bisa jadi efek bola saljunya tak sebesar yang terjadi sekarang. Anggota Ombudsman, Syafrida R. Rasahan menjelaskan awalnya tim Ombudsman datang dengan membawa surat tugas untuk melakukan pengawasan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong. Petugas Lapas yang berada di lokasi justru menolak masuk. “Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas,” ungkap Syafrida.
Awalnya pihak Lapas Cibinong dan pejabat Kementerian Imipas membantah temuan Ombudsman. Beragam alasan yang disampaikan ke publik bertolak belakang dengan video sidak yang sudah viral di masyarakat. Satu per satu kebohongan yang disampaikan terungkap saat rapat dengan Komisi XIII DPR. Sejumlah anggota DPR mencecar pejabat Lapas, bahkan ada yang meminta Dirjen Pemasyarakatan, Mashudi, mundur. Pada akhirnya, sejumlah petinggi Lapas Cibinong harus merelakan jabatan mereka karena terkena sanksi.
Setelah melakukan rapat koordinasi tingkat Menteri pada 9 Oktober 2026 lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemerintah berkomitmen merombak total tata kelola lapas dengan merujuk temuan-temuan Ombudsman di Lapas Kelas II Cibinong. Yang dibahas tak hanya temuan rumah mewah yang pembangunannya diduga dibantu warga binaan, tetapi juga kelebihan penghuni Lapas. Per sel rata-rata dihuni 25 orang, sehingga ada warga binaan yang berusaha memperoleh keistimewaan berbekal uang, kekuasaan, dan jaringan yang mereka miliki. “Kami membahas dengan serius masalah-masalah terkait dengan pembenahan pemasyarakatan, sebagai respons kami atas temuan-temuan yang didapati oleh Ombudsman,” terang Yusril.

























