Beberapa hari belakangan ramai diberitakan dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, pengusaha, tokoh pers, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Terkait aksi penyadapan itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo beserta petinggi Polri lainnya, Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum) dan Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (4/11) dalam keterangan persnya mengabarkan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).Mensesneg menjelaskan bahwa keputusan Presiden tersebut diambil menyusul adanya penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Pada tahun 2024, Amnesty International pernah merilis laporan berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia. Di dalamnya dipaparkan tentang hasil investigasi yang Amnesty International’s Security Lab lakukan bersama beberapa pihak, terkait tingginya angka penjualan dan penyebaran alat pengintai atau spyware di Indonesia selama periode 2017—2023 oleh sejumlah perusahaan dan lembaga negara, termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pembelian spyware oleh Indonesia dari beberapa negara seperti Israel, Yunani, Singapore, dan Malaysia. Temuan yang sama juga pernah dilaporkan Reuters pada tahun 2022.
Diperbolehkan KUHAP
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)—baik yang lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) maupun yang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)—diatur tentang beberapa jenis upaya paksa, salah satunya penyadapan. Upaya paksa merupakan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang guna kepentingan penegakan hukum.
