Government Shutdown Sulit Terjadi di Indonesia, Mengapa?
Ada tiga implikasi yuridis jika RUU APBN ditolak DPR.
Inventarisasi dan Pengembalian Barang Milik Negara
Barang milik negara meliputi: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan ...
Ini Kata Pengamat Terkait Kebijakan Fiskal Ekspansif di RAPBN 2019
Pemerintahan Jokowi harus mampu membangun pondasi reformasi perpajakan yang lebih kuat dengan mengej...
Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan per...
Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol? Begini Hukumnya
Partai politik adalah organisasi yang salah satu sumber keuangannya dari APBN/APBD, sehingga pimpina...
Pembangunan Pasar Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Ya benar, contoh Tugas Pembantuan di bidang perdagangan adalah pembangunan pasar sebagai bentuk k...
PMK Ini Atur Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah 2018
Menteri Keuangan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap ...














