Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU
Sebaiknya restrukturisasi BUMN tidak hanya dilaksanakan sebagai restrukturisasi korporasi, tetapi ju...
Tiga Unsur Penting Kredit Macet Bank BUMN Dikategorikan Korupsi di Mata KPK
KPK menegaskan bahwa kredit macet di bank milik negara tidak serta-merta dianggap sebagai korupsi. A...
Jangan Sampai Jadi 1MDB Jilid Dua: Transparansi Kunci Sukses Danantara
Danantara hadir sebagai ambisi negara untuk mentransformasi pengelolaan kekayaan publik ala model Si...
OJK Pantau Pengelolaan Tiga Bank BUMN di Bawah BPI Danantara
OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan guna memastikan pengelolaan ...
Syarat dan Tantangan PKPU pada BUMN
Pengajuan PKPU terhadap BUMN memang membuka kelonggaran bagi para kreditor. Hanya saja, diperlukan l...
Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk Menagih Piutang Bank BUMN/BUMD
PUPN dapat mengeluarkan Surat Paksa (SP), Surat Perintah Penyitaan (SPP), Surat Perintah Penjualan B...
Respons Himbara Soal Tindak Lanjut Peraturan Menkeu 70/2020
Ada Rp30 triliun uang negara ditempatkan pada bank-bank BUMN untuk disalurkan dalam bentuk kredit. I...
Siapa yang Berwenang Mengajukan Pailit atas Bank BUMN?
Wewenang pengajuan permohonan pailit bagi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") menurut Undang-Undang No...














