Kewajiban Warga Negara dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
Sejumlah kewajiban warga negara yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 adalah cinta tanah ai...
Peran Indonesia dalam Bidang Ekonomi ASEAN
Organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation adalah perhimpunan bangsa-bangsa di kawas...
Penempatan Kemhan Sebagai Koordinator Intelijen Dinilai Bertentangan dengan UU
UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, mengatur BIN sebagai koordinator penyelenggara intelij...
PBHI: Menempatkan BIN di Bawah Kemhan Merusak Sistem Ketatanegaraan
Karena dinilai mengutamakan pendekatan sektoral pertahanan yang bernuansa militerisme.
Amnesty International Minta Kasus Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Kasus Munir merupakan serangan terhadap warga sipil yang bekerja sebagai pembela HAM. Serangan siste...
Perpres Badan Intelijen Negara Direvisi, Begini Isinya
Ada penambahan kedeputian, yakni Deputi Bidang Intelijen Siber.
DPR Beri Persetujuan Budi Gunawan Jabat Kepala BIN
Janji memajukan BIN menjadi lembaga profesional. Menunggu pelantikan di istana presiden.
Ini Janji dan Visi Calon Bos Intelijen Negara
Program optimalisasi menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas (Probin) untuk ...














