Sentralisasi Guru dalam RUU Sisdiknas, Pemerintah Diminta Pastikan Pemerataan hingga Daerah Terpencil
Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan sentralisasi guru mampu menjawab ketimpangan distribus...
Privatisasi Pulau hingga Kriminalisasi Nelayan, Komnas HAM Desak RUU Daerah Kepulauan Berbasis HAM
RUU Daerah Kepulauan harus hadir bukan sekadar untuk pengaturan administrasi pemerintahan, melainkan...
Bali Percepat Pendataan LP2B untuk Tekan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pendataan lahan pertanian berkelanjutan diperkuat sebagai dasar perlindungan hukum guna menjaga keta...
RUU Daerah Kepulauan Tak Kunjung Rampung, Kepastian Hukum Hilirisasi Energi dan Hak Adat Dipertanyakan
Masukan publik menyoroti perlunya kepastian hukum bagi investasi di wilayah kepulauan, skema pendana...
Pemkot Surabaya Batasi Penggunaan Gawai Anak di Sekolah dan Rumah
SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari PP 17/2025 dan Perpres 87/2025.
Sosialisasi Perbup Bogor 48/2025, Perkuat Tata Kelola Bantuan Keuangan Desa
Peraturan ini menjadi pedoman pemanfaatan bantuan keuangan desa yang tidak hanya berfokus pada pemba...
Efisiensi Anggaran Dipersoalkan, KPPOD Soroti Ancaman terhadap Otonomi Daerah
Penurunan signifikan TKD disebut berpotensi bertentangan dengan UU HKPD dan mempersempit ruang fiska...
Cianjur Terapkan Perda Penyelenggaraan Jamsos, Ribuan Pekerja Rentan Dapat Perlindungan Jamsostek
Melalui Program Universal Coverage Jamsostek, Pemkab Cianjur wujudkan komitmen perlindungan sosial b...














