Negara Memajaki Menstruasi: Menggugat Politik Hukum Perpajakan yang Tidak Responsif Gender
Persoalan pajak pembalut membawa pertanyaan lebih mendasar: apakah negara telah menempatkan pengalam...
DPR Dukung Perpres Pertahanan Negara Masukkan Penyebaran Budaya LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter
Ancaman nonmiliter mencakup berbagai dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan buda...
Isu Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan Kini Diakomodasi SE Mendagri
SE tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan, metode pr...
Aturan Pemisahan Peran Gender dalam Rumah Tangga Digugat ke MK
Dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, suami dituntut secara mutlak sebagai mesin penye...
Perempuan di Profesi Hukum dan Tantangan Kesetaraan dalam Menegakkan Keadilan
Ketegangan karier dan domestik sering memukul keseimbangan hidup para hakim perempuan, diperparah te...
Perjalanan Instrumen Hukum dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia
KBGO bukan fenomena baru di Indonesia. Meski UU TPKS telah memberi dasar hukum lebih jelas, tapi pen...
Kekerasan Berbasis Gender Online: Korban Terjebak Konflik UU TPKS dan Ancaman UU ITE
Masih ada kekhawatiran soal restitusi, pemulihan, dan sifat KBGO yang kerap berantai, yang pada akhi...
KUHAP Baru Dinilai Progresif, tapi Kesiapan Negara Lindungi Perempuan Masih Jadi PR
Pembaharuan sistem peradilan pidana tidak boleh hanya di atas kertas, kesiapan pelayanan juga perlu ...














