<p>Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <em>Corona Virus Disease</em><em>2019</em> (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</a> (&ldquo;Perpu 1/2020&rdquo;), untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka:</p>

<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>penanganan pandemi COVID-19; dan/atau</li>
	<li>menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,</li>
</ol>

<p>perlu ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.</p>

<p>Patut diperhatikan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu 1/2020 tersebut <u>bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam menghadapi masa <em>new normal</em>, Kementerian Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, beberapa instansi, dan perusahaan penyedia jasa terkait melakukan penyesuaian kapasitas transportasi umum. Ketentuan tersebut di antaranya mencakup bidang transportasi darat, perkeretapaian, dan transportasi udara.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pengaturan Kapasitas Transportasi Umum di Masa <i>New Normal</i>

Presiden Jokowi. Foto: RES

Presiden mengharapkan dukungan dari DPR agar Perppu yang baru ditandatangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan.

Presiden Terbitkan Perppu Stabilitas Sistem Keuangan, Begini Isinya!

Ilustrasi: Hol

Untuk mengatasi berbagai hambatan hukum, kebijakan strategis dan substansial baik sektor keuangan, fiskal, moneter, ketatanegaran, atau administrasi publik lain.

Dampak Covid-19, Presiden Disarankan Keluarkan Maklumat atau Perppu 

Beranda

Home

dampak-corona

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#dampak corona

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

Pengaturan Kapasitas Transportasi Umum di Masa New Normal

Presiden Terbitkan Perppu Stabilitas Sistem Keuangan, Begini Isinya!

Dampak Covid-19, Presiden Disarankan Keluarkan Maklumat atau Perppu