Autocratic Legalism di Indonesia: Membaca Kegelisahan Akademisi atas Masa Depan Negara Hukum
Kegelisahan para akademisi hukum hendaknya tidak dipandang sebagai pesimisme. Ia adalah bentuk keped...
RUU Kadin Ubah Status Jadi Lembaga Mitra Strategis Pemerintah, DPR Khawatir Kewenangannya Terlalu Besar
Definisi Kadin sebagai lembaga mitra strategis pemerintah yang bersifat sui generis dikhawatirkan me...
Cepat Disahkan, Cukup Dibahas? Catatan atas Revisi UU Polri
Pertanyaan cepat disahkan, cukup dibahas? sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada revisi UU Polri....
RDPU Bukan Solusi
RDPU terhadap kasus korupsi sebenarnya langkah yang baik, namun tidak akan menyelesaikan masalah jan...
Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 'Kado' Perjuangan Kartini yang Tak Pernah Usai
Pengesahan RUU PPRT yang bertepatan dengan Hari Kartini harus menjadi momentum untuk menegaskan aman...
Konsep-Konsep Dasar yang Perlu Diatur dalam RUU Perampasan Aset
Sebelum mulai proses pembahasan RUU PA, penting bagi para perumus kebijakan mencermati dan memperkua...
Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Formalitas atau Substansi?
Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi serangkaian prosedur formal tanpa mengakomodir makna (substa...
Amandemen Kelima Konstitusi Indonesia, Perlukah?
Studi perbandingan di berbagai negara menunjukkan ada negara yang tidak pernah melakukan perubahan k...