Seleksi Hakim MK Bermasalah: DPR Diminta 'Rombak' Proses Uji Kelayakan Pemilihan Pejabat Publik
Perlu reformulasi fit and proper test yang mengedepankan keterbukaan dan kepatuhan pada prosedur yan...
Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi
Singkatnya, pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi merupakan kewenangan presiden denga...
Perubahan Iklim Kian Ekstrem, RUU Khusus Didorong Segera Disahkan
Anomali cuaca dan bencana hidrometeorologi menggarisbawahi bahwa krisis iklim kini menjadi persoalan...
Catahu PSHK: Kinerja Legislasi 2025 Gagal Capai Target, Hanya Tuntaskan 9 dari 52 RUU
Dari 52 RUU prolegnas prioritas 2025, DPR dan pemerintah hanya mampu menuntaskan 9 RUU non-kumulatif...
Minim Judicial Scrutiny, KUHAP 2025 Dinilai Berpotensi Langgar HAM Secara Sistemik
Lemahnya pengawasan hakim membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat dalam proses pidana.
Revisi UU Ketenagakerjaan dan Keadilan Sosial
Revisi UU Ketenagakerjaan juga menjadi momentum untuk membereskan tumpang tindih regulasi ketenagake...
Wajah Baru Koordinasi Penyidik-Penuntut Umum dalam KUHAP Nasional
Secara tekstual, KUHAP baru menawarkan wajah baru pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umuml...
DPR Bentuk Panja Reformasi Polri Hingga Kejaksaan
Selama ini kami sudah banyak sekali mendapatkan masukan dari masyarakat untuk membentuk panja reform...














