Jalan Terjal RUU Perampasan Aset
Menanti rampungnya RUU KUHAP terlebih dahulu. DPR beralasan agar tidak tumpang tindih aturan.
Lima Afirmasi Kebijakan untuk RUU Pertekstilan
RUU Pertekstilan yang disusun perlu diarahkan untuk re-industrialisasi. Penguasaan pasar domestik, p...
Wakil Ketua MPR Dorong Revisi UU Pengelolaan Zakat Dipercepat
Dengan hadirnya putusan MK, maka rencana revisi UU Zakat yang sudah masuk dalam longlist Prolegnas D...
RUU PPRT Atur Sejumlah Larangan Untuk Perusahaan Penyalur PRT
Antara lain dilarang memungut biaya apapun kepada calon PRT dan PRT hingga menahan dokumen.
Prof Bayu Dwi Anggono, Nahkoda Baru Badan Keahlian DPR
Akan mendorong pembentukan UU yang memenuhi prinsip meaningful participation sesuai harapan publik.
Dari Rincian Gaji DPR Hingga Bayar Royalti Musik
Dibahas pulsa pengecualian rahasia bang dalam TPPU hingga jerat hukum pemalsu identitas sesuai KUHP ...
RUU Pertekstilan Atur Insentif Bagi Pelaku Usaha
Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi produk teks...














