Urgensi Pengaturan Contempt of Court dan Kebutuhan Undang-Undang Jabatan Hakim
Sekitar 25 persen hakim di Indonesia pernah mengalami tindakan contempt of court dalam berbagai bent...
Menteri ATR/BPN Ajak DPR Dorong Kepala Daerah Bebaskan BPHTB untuk PTSL
BPHTB menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program PTSL. Kepala daerah diminta menerbitkan kebija...
Ini Penjelasan Ketua Komisi III Soal Dihapusnya HPP dari Draf RKUHAP
Memindahkan kewenangan dari satu institusi penegak hukum ke lembaga lainnya tidak menyelesaikan masa...
Ketua Komisi III DPR Klaim Revisi KUHAP Bukan Basa-Basi
Sekalipun RUU KUHAP belum resmi dibahas pemerintah dan DPR, Komisi III sudah mengundang berbagai pih...
Koalisi Masyarakat: RUU KUHAP Dinilai Belum Menjawab Masalah Sistemik, Rentan Langgar HAM
Terdapat 9 masalah krusial yang perlu diperbaiki.
Komisi III DPR Beberkan Alasan Revisi KUHAP Perlu Segera Dibahas
Ketentuan yang diatur dalam KUHAP saat ini menimbulkan berbagai persoalan. KUHAP baru diharapkan dap...
RUU Masyarakat Hukum Adat Mendesak Sebagai Payung Hukum Perlindungan
Untuk melindungi Masyarakat Hukum Adat yang semakin terancam oleh kepentingan korporasi dan pemerint...














