Komisi III DPR Beberkan Alasan Revisi KUHAP Perlu Segera Dibahas
Terbaru

Komisi III DPR Beberkan Alasan Revisi KUHAP Perlu Segera Dibahas

Ketentuan yang diatur dalam KUHAP saat ini menimbulkan berbagai persoalan. KUHAP baru diharapkan dapat menuntaskan berbagai masalah tersebut.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
 Kiri-kanan: Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding, Ketua Komisi III Habiburokhman, dan Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro saat memberikan keterangan kepada media di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (17/4/2025). Foto: HFW
Kiri-kanan: Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding, Ketua Komisi III Habiburokhman, dan Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro saat memberikan keterangan kepada media di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (17/4/2025). Foto: HFW

Sidang Paripurna DPR secara resmi membuka masa persidangan III tahun sidang 2024-2025. DPR dan alat kelengkapannya kembali bekerja menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi setelah reses. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pembahasan revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus bergulir. 

Komisi III bakal menyambangi berbagai organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi untuk menyerap aspirasi. Soal aspirasi yang meminta pembahasan revisi KUHAP jangan terburu-buru, Habiburokhman mengatakan pembahasan dilakukan secara segera maksudnya dalam konteks positif. Sebab KUHAP yang berlaku saat ini menuai beragam persoalan. 

“Setiap hari ada orang yang menderita karena KUHAP yang berlaku saat ini mungkin ada yang meninggal karena disiksa tapi tidak ketahuan, ada yang dipenjara ditahan sewenang-wenang tapi tak terekspos,” katanya kepada awak media di ruang sidang Komisi III DPR, Kamis (17/4/2025).

Baca juga:

Politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyebut persoalan akan terus terjadi jika KUHAP yang ada saat ini masih berlaku. Dia berharap jangan ada upaya untuk membuat lambat proses pembahasan revisi KUHAP. 

“Menurut kami harus cepat,” ujarnya.

Dia mengatakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP cukup memprihatinkan. Sangat mudah menetapkan tersangka, dan mengkriminalisasi. Mekansime pra peradilan nyaris tak berguna karena sifatnya hanya formil dan administratif. KUHAP saat ini tidak mengatur tentang restorative justice. Tidak memberi perlindungan terhadap kelompok rentan. 

Menurut Habiburokhman persoalan ini harus segera diakhiri. KUHAP tidak memberikan pengaturan yang adil. Dia mencontohkan kasus di Palu, di mana tahanan meninggal dan aparat berdalih karena sakit. Tapi ternyata dari bukti rekaman CCTV ditemukan ada penganiayaan. KUHAP absen mengatur pengawasan salah satunya CCTV, sehingga masalah ini luput dari pantauan. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info