“Ini sangat urgen mengganti KUHAP dengan yang baru karena tidak menciptakan keadilan dalam proses pidana,” urainya.
Habiburokhman menyebut draf revisi KUHAP memuat sejumlah hal penting seperti memperkuat hak-hak tersangka, hak membela diri, perlindungan hukum, bebas dari intimidasi, dan memperkuat hak-hak advokat. Selama ini advokat hanya bisa mendampingi kliennya yang berstatus tersangka. Pendampingan tidak bisa dilakukan advokat ketika kliennya masih posisi saksi.
“Draf revisi KUHAP mengatur advokat bisa mendampingi klien sejak statusnya sebagai saksi. Advokat bisa menyampaikan keberatan jika ada intimidasi dan berbagai hak-hak lainnya,” paparnya.
Selain itu Habiburokhman menjelaskan KUHAP yang berlaku saat ini tidak mengatur jelas parameter penahanan dan penetapan tersangka. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi alasan penahanan yakni khawatir melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan menghilangkan alat bukti. Penyidik pasti merasa khawatir terhadap ketiga hal itu sehingga perlu melakukan tindakan penahanan. Draf revisi KUHAP mengatur sebelum dilakukan penahanan harus dibuktikan dulu secara objektif tiga kekhawatiran itu.
“Harus dibuktikan ada upaya melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan upaya menghilangkan alat bukti,” imbuhnya.
Menurut anggota dewan berlatar belakang profesi advokat itu, arah revisi KUHAP secara umum menyempurnakan sistem hukum acara pidana, bukan memindahkan kewenangan antar institusi penegak hukum.
“Jadi kalau mau menahan harus ada syarat yang terukur dan jelas, bukan subjektif,” katanya.
Dalam kesempatan itu anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan pembahasan revisi KUHAP harus segera dilakukan karena UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku pada 2 Januari 2026. Berlakunya aturan hukum pidana nasional itu harus dibarengi dengan KUHAP baru.
“Jadi antara hukum material dan hukum acara harus paralel,” katanya.
Hinca mengatakan setidaknya pembahasan revisi KUHAP perlu waktu 2 kali masa persidangan dan ditarget paling lambat selesai akhir tahun ini. “Agar pelaksanaan KUHP bersamaan dengan KUHAP baru,” tutupnya.
