Pengamat Kepolisian Kritik Revisi Peraturan Tatib DPR yang Dapat Evaluasi Pejabat
Dikhawatirkan membuka peluang transaksional antara DPR dan pejabat dalam mengamankan posisi mereka. ...
Ini 11 Rekomendasi KY untuk RUU KUHAP
Antara lain pengawasan serius terhadap aparat penegak hukum termasuk hakim, memberikan akses kepada ...
Menyerukan Kampus untuk Bersatu Tolak Izin Pengelolaan Tambang
Kalangan akademisi terbagi dua kutub, ada yang mendukung ada pula yang menolak rencana pemerintah un...
4 Catatan YLBHI Terhadap Revisi Peraturan Tatib DPR
DPR tidak berwenang mengevaluasi dan mencopot pejabat di tengah jalan. DPR harusnya menggunakan 3 ha...
Ketua Baleg: Revisi Tatib Bukan Untuk Mencopot Pejabat
Tatib DPR berlaku internal, untuk mengevaluasi calon pejabat yang sudah melalui fit and proper test.
5 Rekomendasi Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Untuk RUU PPMI
Antara lain perlu pengaturan yang berbeda antara pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor pek...
DPR dan Pemerintah Rancang Aturan Seperti RUPTL untuk Migas
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Rrpublik Indonesia ("DPR RI") mendorong pemerintah menciptakan at...
Pemerintah Targetkan Perusahaan Skala Besar Diaudit HAM
Perusahaan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan bisnis dan HAM. Tahun depan p...