KUHAP Baru Dinilai Progresif, tapi Kesiapan Negara Lindungi Perempuan Masih Jadi PR
Pembaharuan sistem peradilan pidana tidak boleh hanya di atas kertas, kesiapan pelayanan juga perlu ...
Afirmasi Gender Hanya Formalitas, Revisi UU Pemilu Harus Terapkan Zipper System dan Sanksi Kuat
Sistem proporsional terbuka yang diterapkan menjadi salah satu hambatan struktural bagi kandidat per...
Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dime...
Melihat Tantangan Hakim Perempuan dalam Dunia Peradilan
Hakim, jaksa, dan pengacara perempuan dalam dunia peradilan berperan penting dalam mengatasi ketidak...
Diskriminasi Berbasis Gender Masih Jadi Hambatan Kalangan Perempuan dalam Politik
Kepemimpinan Perempuan di ruang politik masih membutuhkan dukungan afirmasi karena kultur yang meman...
Resmi! 10 Media Anggota AMSI Miliki SOP Kekerasan Berbasis Gender
Kesepuluh media diharapkan dapat menjadi contoh bagi media lain dalam standarisasi inklusivitas dan ...
AMSI Mulai Program Pendampingan Penyusunan SOP KBGO bagi Perusahaan Media
Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh sepuluh media anggota AMSI yang telah disel...
Prosedur Hukum Penggantian Jenis Kelamin
Di Indonesia, aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) belum diatur secara k...














