Sebut Sidang PHPU Ilegal, MK Larang Ahli Pihak Terkait Gibran Sampaikan Keterangan Lisan
Hakim Konstitusi Arsul Sani menyinggung pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara televisi yang menyeb...
Ahli Sebut Persoalan Keabsahan Syarat Pencalonan Tak Serta-Merta Beralih ke Mekanisme Pemakzulan
Mekanisme impeachment diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 dan berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan...
Polemik Ijazah Jokowi Tak Kunjung Tuntas, Negara Jangan Diam Saja!
DPR dan lembaga negara terkait perlu mengambil langkah. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membela ...
Penangkapan Roy dan Tifa Cederai Prinsip Good Governance
Publik hari ini sangat kritis dalam menilai apakah sebuah tindakan hukum didasari oleh murni kepenti...
Ketua Komisi III DPR: Keadilan Restoratif Kasus Ijazah Palsu Jokowi Sejalan KUHP-KUHAP Baru
RJ dalam perkara dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Lubis itu menunjukkan perbedaan mendasar di...
Objek Keaslian Ijazah Belum Jelas: Meneguhkan Gelar Perkara Khusus Sarana Melindungi Kepentingan Semua Pihak
Inti persoalan kasus ini adalah ketegasan dalam memverifikasi objek. Di titik inilah batas itu berdi...
Objektivitas Penyidikan, Keaslian Dokumen, dan Batas Penerapan Pasal Pidana dalam Kasus Ijazah Pejabat Publik
Kasus yang menyentuh dokumen pejabat publik bukan sekadar persoalan dokumen, tetapi mencerminkan sta...














