Kritik Pengaturan Pidana Lingkungan dalam KUHP Baru Sebagai Ultimum Remedium, Guru Besar FH UI: Kemunduran Fatal
Pasal 613 ayat (3) KUHP yang mengatur penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah memper...
Banjir Keluhan dari Pelaku Usaha, Pemerintah Pertimbangkan Revisi Permen LH 22/2025
Kementerian Lingkungan Hidup ("KLH") mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hi...
Quo Vadis Hukum Perizinan di Indonesia
Masalah perizinan telah lama menjadi fokus kajian Hukum Administrasi Negara (HAN). Sebuah karya akad...
Pangkas Birokrasi, Integrasi OSS-Amdalnet Mudahkan Pelaku Usaha Pantau Persetujuan Lingkungan
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memproses penilaian lingkungan melalui Amdalnet...
5 'Dosa' Lingkungan Ini Bisa Bikin Izin Usaha Dicabut
Salah satu kriteria pencabutan perizinan berusaha yakni melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/at...
Catat! Strategi dan Instrumen Mitigasi Risiko Hukum dalam Pengelolaan Limbah Usaha dan Industri
Terdapat sejumlah strategi dan instrumen yang bisa dilakukan perusahaan dalam memitigasi risiko huku...
Tak Hanya Persetujuan Lingkungan, Ini Pentingnya Persetujuan Teknis dalam Hukum Lingkungan
Pertek dan Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisah...
Ijin Lokasi PSEL ke Kementerian LH
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ("KLH/BPLH") tengah menyusun rancan...














